Pengawasan Perizinan dan Kegiatan Distribusi Kefarmasian PBF (Pedagang Besar Farmasi) melalui sistem e Lisensing dan E R


 

Curug - Arahan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Kepala Bidang SDK dan Kefarmasian serta Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Wilayah Banten

Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pelaporan Distribusi Kefarmasian dengan Apoteker Penanggung Jawab  dan Pimpinan PBF se Provinsi Banten

Pada Tanggal 10 April 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Banten Melaksanakan Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Pengawasan Pelaporan Distribusi Kefarmasian. Pertemuan yang bertempat di Aula Bappeda Provinsi Banten dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dr. M. Yusuf di Dampingi oleh Kepala Bidang SDK dan Kefarmasian dan Ketua GPFI (Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia) Wilayah Banten dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Dalam sambutanya Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Kemudahan dalam memperoleh obat yang dibutuhkan, dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang terjangkau merupakan salah satu faktor dalam mendukung pemerintah menjalankan program JKN. Pedagang Besar Farmasi sebagai sarana distribusi obat yang memiliki tanggungjawab di dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan dari Industri Farmasi kepada fasilitas kesehatan memiliki peran penting demi mendukung suksesnya program JKN. Pedagang Besar Farmasi yang berperan sebagai penyalur obat harus dapat menjamin mutu obat selama distribusi sehingga dapat melindungi masyarakat dariperedaran obat yang tidak memenuhi persyaratan.

Dalam rangka percepatan kemudahan melakukan usaha di bidang produksi dan distribusi kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) mengembangkan sistem sertifikasi sarana produksi dan distribusi produk kefarmasian berbasis online yang dinamakan E-Licencing.
 
E-Licencing merupakan sistem yang digunakan dalam sertifikasi produksi dan distribusi kefarmasian, monitoring evaluasi, hingga manajemen risiko. Sistem ini terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), dan Balai POM. E-Licencing ini diperuntukkan bagi industri farmasi, industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, industri kosmetika, dan pedagang besar farmasi (PBF). Penerapan sistem ini kedepannya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan sertifikasi kefarmasian

Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan sarana distribusi juga harus memiliki kesadaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatannya. Bentuk pengawasan sendiri yang dilakukan oleh PBF adalah dengan melakukan dokumentasi kegiatan yang salah satunya adalah membuat laporan kegiatan distribusi. Pelaporan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh PBF sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi dan Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 Tahun 2017.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah mengembangkan suatu sistem pelaporan melalui elektronik yaitu sistem e-Report PBF. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan sarana dalam hal melaporkan kegiatan distribusi obat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan validitas data yang dilaporkan oleh PBF. Berbagai upaya telah dilaksanakan salah satunya adalah sosialisasi dan pembinaan kepada sarana Pedagang Besar Farmasi yang sampai sekarang masih terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan. Peserta pada pertemuan ini sebanyak 105 orang, yang terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab, Pimpinan Perusahaan dan Perwakilan dari GPFI cabang Banten.

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran