Gubernur Tandatangani Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang padaSelasa (2/10/2018). Gubernur juga telah menandatangani berita acara atas persetujuan Raperda Kesejahteraan Sosial bersama para pimpinan DPRD Banten yang hadir.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang berhasil merumuskan dan membuat raperda yang memuat bagaimana menangani permasalaahan sosial di Provinsi Banten. Menurutnya, permasalahan social di Banten memang sudah complicated atau rumit. Sehingga, melalui lahirnya peraturan daerah tentang pelaksanaan kesejahteraan sosial ini, Gubernur berharap dukungan dari semua pihakagar peraturan daerah tentang pelaksanaan Perda kesejahteraan sosial ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah melalui sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 25 September 2018, dilaksanakan rapat paripurna pada sore hari ini adalah rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRDterhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Ishak Sidik mengatakan bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan pelaksanaan dari pasal 27 dan 28 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dimana telah dijelaskan tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan kesejahteraan sosial lintas kabupaten kota selaras dengan pembangunan nasional, penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional, pemberian ijin dan pengawasan rancangan dan penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan kewenangan dankoordinasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Ia mengatakan, peraturan daerah tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan mengenai penanganan dan pengentasan kesejahteraan sosial dan mengatur berbagai hal yang meliputi, asas dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kemisikinan, kecatatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang masih harus ditangani.

 

Ishak juga menuturkan bahwa peraturan daerah ini harus dapat dilaksanakan dengan maksimal dan didukung oleh seluruh pihak. “Peraturan daerah ini wajib diaplikasikan secara maksimal, dan harus segera diatur dengan peraturan  gubernur, dituangkan dalam kebijakan daerah dan dilaksanakan dalam kebijakan anggaran.” tutupnya.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran