DPRD SETUJUI PERTANGGUNGUNGJAWABAN APBD 2017 PEMPROV BANTEN


DPRD Banten secara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 Pemprov Banten dalam sebuah rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda terkait hal tersebut, Kamis (26/7/2018). Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menyampaikan pidato Gubernur Banten Wahidin Halim terkait itu di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, mengatakan Pemprov Banten berterima kasih atas persetjuan DPRD tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi terhadap berbagai pandangan, masukan atau saran dan pendapat yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD pada sidang Paripurna sebelumnya,” kata Wagub.

Ucapan terima kasih yang sama, kata Wagub, juga diberikan kepada Badan Anggaran DPRD Banten atas pembahasan yang intensif yang merupakan bagian penting dari proses penetapan raperda tentang peretanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.  Namun demikian, lanjutnya, dia dan gubernur pun memohon maaf apabila selama pembahasan Raperda tersebut terdapat hal-hal yang kurang berkenan, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan hilaf.

“Ucapan terima kasih juga tentunya saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah,” kata Wagub.

Wagub berharap, sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini antara pemprov dan DPRD, dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat Banten.

Dipaparkan Wagub, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan setelah sebelumnya dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proses tata kelola pemerintahan tersebut di Provinsi Banten tahun anggaran 2017 telah berjalan dengan baik.

Hal itu, kata Wagub, salah satunya ditandai dengan diraihnya kembali opini WTP dari BPK-RI, serta kemudian disetujuinya bersama penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, kata Wagub, persetujuan bersama itu akan kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sebelumnya diberitakan, realiasasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten di Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 lalu hanya kurang sedikit atau nyaris mencapai yang ditargetkan. Realisasi PAD tersebut yakni sebesar  Rp5,756 triliun atau 99,58% dari target sebesar Rp5,780 triliun.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 secara keseluruhan mencapai sebesar Rp9,706 triliun, atau 98,24% dari target sebesar Rp9,880 triliun. Selain bersumber dari PAD yang sebesar Rp5,756 triliun, pendapatan daerah tersebut juga  bersumber dari  pendapatan transfer sebesar Rp3,930 triliun (96% dari target sebesar Rp4,093 triliun), dan  dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19,664 miliar  (346,81% dari target sebesar Rp5,670 miliar)


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran