Logo SKPD Provinsi Banten

COLABORATIVE MENTAL HEALTH CARE

BeritaCOLABORATIVE MENTAL HEALTH CARE
COLABORATIVE MENTAL HEALTH CARE

COLABORATIVE MENTAL HEALTH CARE (kolaborasi penanganan kesehatan Mental) Pembebasan pasien jiwa pasung

Oleh : Ahmad Darajat, SKM,MKM

Serang - Berkaitan dengan kesehatan jiwa di provinsi banten, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menyebutkan, prevalensi gangguan mental emosional berupa depresi dan cemas pada masyarakat berumur diatas 15 tahun mencapai 6,0 persen yaitu sekitar 535.500 orang mengalami masalah kejiwaan, prevalensi gangguan jiwa berat/skizofrenia sebesar sebesar 0,11 persen atau sekitar 11.550 orang mengalami gangguan jiwa, dan ODGJ yang mengalami pemasungan sebesar 14,3 persen atau sekitar 1.650 kasus ODGJ yang dipasung, jumlah ini cukup signifikan  dan penderita gangguan jiwa lebih banyak dialami mereka yang berpendidikan rendah, hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang rendah, keadaan ini menunjukan bahwa masyarakat hidup dalam kondisi emosi dan kondisi kejiwaan terutama jika dihadapkan kepada terus – menerusnya masalah atau kata lain dengan stress berkepanjanagan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di daerah, padahal kesehatan jiwa adalah bagian yang paling banyak terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, seperti dibidang pendidikan, hukum, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan, sosial, budaya bahkan politik dan keamanan. Masalah kesehatan jiwa tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, sosial budaya, hukum dan hak azasi manusia saja, tetapi tidak kalah penting adalah masalah ekonomi atau pendapatan, dengan diperolehnya angka estimasi gangguan jiwa berat di provinsi banten kita dapat menghitung berapa potensial ekonomi yang hilang per bulan karena sdm yang tidak produktif, estimasi potensi ekonomi yang hilang di provinsi banten per bulan adalah sebesar 36 milyar (Prof. Buddy Anna Keliat,SKp,Mappsc, guru besar fakultas ilmu keperawatan universitas indonesia) bila dikalikan dalam satu tahun berarti sekitar 432 milyar provinsi banten kehilangan potensial ekonomi/kerugian ekonomi, kerugian tersebut meliputi hilangnya produktivitas seseorang serta beban ekonomi dan biaya kesehatan yang harus di tanggung oleh keluarga dan negara.

Masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang juga penting antara lain : masalah kesehatan jiwa pada TKI, masalah KDRT, masalah kekerasan/agresivitas di masyarakat, masalah kesehatan jiwa dan psikososial akibat bencana, angka kejadian bunuh (cucide) diri yang semakin meningkat, kenakalan remaja, penyalahgunaan napza ( narkotika ) nampaknya sudah darurat narkotika di banten ini,, masalah kesehatan jiwa pada usia sekolah, serta pemasungan terhadap ODGJ masih banyak ditemukan. Kebutuhan penanganan serta besarnya beban yang ditanggung pemerintah dan masyarakat, jika hal tersebut tidak ditanggulangi maka peningkatan derajat kesehatan jiwa, pencegahan gangguan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat tidak akan berhasil tanpa pengembangan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat yaitu dengan cara pemberdayaan serta membangun kemandirian masyarakat dibidang kesehatan jiwa, untuk itu harus terus saling mendukung dan bahu- membahu diantara tenaga kesehatan, baik dokter spesialis, dokter umum juga tenaga kesehatan lain seperti perawat kesehatan jiwa dan para kader pemerhati tentang kesehatan jiwa masyarakat.

 

            Pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Banten masih jauh dari memadai, upaya kesehatan jiwa belum menjadi prioritas dalam upaya kesehatan nasional dan daerah, selain itu sumber daya dalam kesehatan jiwa masih sangat terbatas. Dari data 93 rumah sakit yang ada di Provinsi Banten hanya 23 rumah sakit (33,8%) yang memiliki pelayanan poliklinik jiwa, sementara untuk pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan jiwa yang disediakan oleh rumah sakit pemerintah belum ada yang menyelenggarakan pelayanan tersebut. Dari 232 puskesmas di Provinsi Banten hanya berkisar 13 (5,8%) puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan jiwa. Hal ini menggambarkan terbatasnya pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Banten. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2013, ada 8 Provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa. Kebanyakan diantaranya adalah provinsi-provinsi baru hasil pemekaran. Dr diah Setia utami Sp.Kj, MARS, direktur bina kesehatan jiwa kemenkes menyebutkan 8 provinsi yang belum memiliki rumah sakit khusus kesehatan jiwa antara lain : provinsi kepulauan Riau, Banten, Sulawesi barat, Maluku utara, Gorontalo, NTT, Papua barat, Kalimantan utara. Sebagaimana amanat dalam UU kesehatan Jiwa no 18 tahun 2014 pada pasal 52 ayat 2 menyatakan bahwa, pemerintah  daerah  Provinsi  wajib  mendirikan paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa. Oleh karenanya pemerintah provinsi banten berkomitmen tinggi untuk mendirikan 1 rumah sakit jiwa, pemerintah yang secara bertahap mulai tahun 2015 saat ini mulai di susun, di awali dengan melakukan feasibility study kebutuhan rumah sakit jiwa di Provinsi Banten.

Data ini menjadi sumber informasi awal bahwa pelayanan kesehatan jiwa sudah saatnya menjadi kebutuhan dan terintegrasi dengan pelayanan primer serta memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan jiwa untuk pencegahan dan penanganan yang lebih optimal.

Dengan diisahkannya undang-undang tentang kesehatan jiwa no. 18 tahun 2014, semakin memperkuat dan mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa secara komprehensif dan multi stakeholder, oleh karenanya perlu peningkatan pemahaman dan kesamaan persepsi tentang ruang lingkup undang-undang dan prinsip dasar bagi tenaga kerja profesional kesehatan jiwa serta implementasi undang-undang tersebut.

 Kita dapat bersama-sama menyamakan persepsi dan bahu membahu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa mulai dari tingkat pelayanan primer sampai ke tingkat pelayanan kesehatan sekunder.

Beberapa upaya dinas kesehatan provinsi Banten dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa, atau menangani masalah kejiawaan ODGJ, terus ditingkatkan, seperti feerevier, pengobatan pasien jiwa dan terjun langsung ke puskesmas dengan dokter spesialis, dan puskesmas, serta lintas sektoral dalam upaya pemberian pengobatan dan penyuluhan hal ini dibutuhkan beberpa komitmen, karena pengobatan pasien jiwa, memerlukan waktu yang panjang. Pelaksanaan kegiatan feereview kami baru terfokus di kabupaten Serang, Pandeglang,Lebak, dan kota serang, belum semuanya kami kunjungin, dari 14 titik yang di target kami baru melaksanakan 9 titik, dengan 120 org diobati, dan 111 ODGJ yang dipasung diketemukan, 67 pasien pasung di obatin, 25 pasien pasung berhasil dilepaskan. Saya yakin masih banyak paasien yang beum di laporkan oleh masyarakat, untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat kami juga melibatkan beberapa media elektronik dan media cetak, juga turut mendukung akan keberhasilan program ini, termasuk kami merangkul Mahasiswa se Banten.

Foto pembebasan pasien di desa kaserangan kec. Pontang